Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah mengadakan Sosialisasi dan Koordinasi Perencanaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Provinsi Tahun 2025 pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 bertempat di Mess Kesehatan Bandungan, Kabupaten Semarang dengan peserta dari Bidang Kesmas; Bidang P2P; Bidang SDK; Balabkes dan PAK, serta Bapelkes Provinsi Jawa Tengah.

BOK Provinsi merupakan salah satu jenis Dana Alokasi Khusus (DAK) yang merupakan bagian dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan dan atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah.

Dana Bantuan Operasional Kesehatan yang selanjutnya disingkat Dana BOK adalah dana alokasi khusus non fisik untuk membantu mendanai kegiatan operasional bidang kesehatan yang merupakan urusan daerah sesuai dengan program prioritas nasional bidang Kesehatan. DAK non fisik Tahun 2025 mendukung 2 pilar Transformasi Kesehatan, yaitu Transformasi Layanan Primer dan Transformasi SDM Kesehatan.

#BOK#DAK

(Humas Dinkes Prov, 9/7)

Hari ini tanggal 3 Juli 2024 telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Registrasi Perizinan Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan Serta Plataran Sehat secara daring yang diikuti oleh 35 Dinas Kesehatan Kab / Kota, DPMPTSP kabkota, Rumah sakit, UPT Dinas Kesehatan Provinsi, Organisasi Profesi Kesehatan, PERSI dan ARSADA.

Narasumber kegiatan ini adalah Ibu dr. Yuli Farianti,M.Epid Sekretaris Konsil kedokteran Indonesia dan Nopianto ricaesar, S.Ikom, MKM dari Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan.

Untuk para tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan pastikan memiliki akun Satu Sehat SDMK, Manfaatkan Plataran Sehat untuk pemenuhan SKP di ranah pembelajaran serta pastikan kecukupan SKP untuk perpanjangan perizinan tenaga medis dan tenaga Kesehatan.
(Humas Dinkes Prov, 3/7)

Hari ini Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Menghadirkan Prof. Dr. Drs. Hadi Warsono, MT sebagai moderator dan Biro Organisasi sebagai Fasilitator, juga mengundang OPD sebagai Lintas Sektor, para Mitra (Organisasi Profesi, Organisasi Masyarakat, Organisasi Wanita dan Media Massa) dan Pengguna Layanan (Rumah Sakit Kelas B, Unit Transfusi Darah, Klinik Utama, Laboratorium Swasta, dan sebagainya). Tak terkecuali Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah dan Biro Hukum sebagai pemberi masukan terhadap SPP yang ada. Dari pertemuan ini didapatkan masukan dan saran dari para undangan terhadap Standar Pelayanan yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

Dinas Kesehatan berkomitmen untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dalam menyelenggarakan Pelayanan Publik yang prima kepada masyarakat.
(Humas Dinkes Prov, 3/7)