Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperluas cakupan kesehatan universal sebenarnya telah memasuki fase yang jauh lebih kompleks daripada sekadar mengejar angka kepesertaan. Dengan capaian UHC mencapai 98,68 persen, provinsi ini patut diapresiasi.
Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa hanya sekitar tiga perempat peserta JKN yang benar-benar aktif, memperlihatkan bahwa masalah kesejahteraan kesehatan masyarakat bukan lagi berada pada tahap ‘”pendaftaran”, melainkan “keberlanjutan”.
Ketika masyarakat miskin tiba-tiba berstatus nonaktif akibat verifikasi data yang tersendat atau anggaran yang kurang, maka tujuan utama jaminan kesehatan perlindungan finansial gagal sejak awal. Ini menegaskan bahwa UHC tidak bisa dijalankan sebagai angka statistik, tetapi harus dilihat sebagai ekosistem kebijakan yang menyentuh struktur sosial paling rentan.
Di tengah kesenjangan itu, Jateng menghadirkan solusi inovatif yang patut dicatat: Speling Melesat. Program spesialis keliling ini bukan sekadar agenda layanan overthe-counter, melainkan intervensi strategis yang menyentuh akar persoalan terbesar kesehatan publik di daerah akses geografis dan pemerataan layanan.
Dalam enam bulan saja, lebih dari 50.000 warga di wilayah terpencil dapat bertemu dokter spesialis tanpa harus pergi jauh. mta keberhasilan skrining TB dan stunting membuktikan bahwa pemerataan layanan spesialis memiliki dampak langsung pada penurunan risiko penyakit berat yang selama ini membebani klaim JKN.
Di sisi lain, gelombang digitalisasi kesehatan menghadirkan peluang sekaligus tantangan besar. Pengembangan aplikasi mHealth seperti SEHAT+ menunjukkan bahwa intervensi digital mampu menaikkan kepatuhan pengobatan secara dramatis.
Integrasi rekam medis elektronik dan platform SATUSEHAT menjadi fondasi penting dalam membangun pelayanan kesehatan paripurna yang terhubung dari ujung desa hingga rumah sakit rujukan.
Selain itu platform PAIJO GR, suatu aplikasi yang bermaksud mengintegrasikan semua sistem dan aplikasi untuk kebutuhan kesehatan di Jawa Tengah juga telah diluncurkan.
Namun fragmentasi data internal faskes dan lemahnya infrastruktur digital masih menjadi batu sandungan serius. Pemerintah daerah harus menempatkan digitalisasi sebagai investasi dasar, bukan pelengkap.
Tannpa sistem data yang andal, layanan promotif, preventif, hingga rujukan tidak akan berjalan dengan sinkron dan Indonesia akan selalu terjebak dalam beban klaim kuratif yang menguras anggaran.
Pada titik ini, Jawa Tengah berdiri di persimpangan strategis, apakah akan tetap terjebak pada pola lama yang reaktif dan berbiaya tinggi, atau melompat menuju ekosistem kesehatan modern yang berbasis data, pemerataan akses, dan keberlanjutan.
Kombinasi antara tata keloh PBI-D yang lebih kuat, institusionalisasi Speling Melesat, serta investasi digital yang serius adalah kunci untuk mengubah capaian UHC dari sekadar angka menjadi kualitas kesehatan yang benr-benar dirasakan. Jika ketiganya dapat berjalan selaras, Jawa Tengah berpotensi menjadi model nasional bagaimana pelayanan kesehatan paripurna diwujudkan bukan hanya dalam regulasi, dalam pengalaman nyata masyarakat.
Menuju Layanan Paripuma
Rekomendasi kebijakan bagi Jawa Tengah sejatinya tidak hanya terhenti pada penyesuaian teknis, tetapi harus menjadi dorongan moral untuk memperbaiki fondasi tata kelola kesehatan. Penguatan mekanisme PBI.D verifikasi dan validasi data berbasis bukti merupakan langkah yang mendesak.
Tanpa pembiayaan APBD yang memadai dan sinkronisasi data yang cepat, ribuan warga miskin sewaktu-waktu terlempar dari perlindungan kesehatan akibat status kepesertaan yang nonaktif.
Situasi ini bukan sekadar masalah administratif, tetapi kegagalan negara dalam menjamin hak dasar warganya. Karena itu, target keaktifan minimal 80 persen bukan hanya angka teknokratis, tetapi indikator etis bahwa masyarakat yang paling rentan tidak dibiarkan berdiri sendirian di pintu fasilitas kesehatan.
Pada saat yang sama, reformasi sistem layanan harus bergerak dengan visi jangka panjang. Program Speling Melesat terbukti efektif menjangkau daerah periferal, namun keberhasilannya akan rapuh bila hanya bergantung pada program jangka pendek. Institusionalisasi program, dukungan anggaran berkelanjutan, serta insentif bagi dokter spesialis untuk di wilayah terpencil menjadi kunci memperkuat pemerataan layanan.
Seiring dengan itu, digitalisasi fasilitas kesehatan harus mendapat prioritas strategis mulai dari perbaikan infrastruktur internet hingga integrasi data medis internal yang memungkinkan semua layanan bekerja dalam satu ekosistem modern. Tanpa fondasi digital yang solid, SATUSEHAT hanya akan menjadi ambisi nasional yang tidak menyentuh realitas hpangan.
Lebih jauh lagi, inovasi seperti mHealth dan sistem rujukan digital harus dikembangkan sebagai alat transformasi, bukan sekadar pelengkap. Standardisasi model mHealth memungkinkan manajemen penyakit tidak menular menjadi lebih personal dan berkelanjutan, sementara integrasi penuh RME dan SATUSEHAT akan memutus rantai birokrasi kaku yang selama ini memperlambat layanan.
Dengan rujukan yang lebih cepat, tepat, dan berbasis data, pasien dapat langsung menuju fasilitas paling kompeten tanpa menambah beban RS rujukan.
Bila Jawa Tengah mampu mengelola seluruh rekomendasi ini secara konsisten, maka provinsi ini bukan hanya akan mencapai UHC secara angka, tetapi juga akan menjadi teladan nasional tentang bagaimana pelayanan kesehatan paripurna benar-benar diwujudkan bagi seluruh warganya. (Solopos,12/1: Noor Alis Setiyadi)
