Tak Berkategori

SEMINAR NASIONAL RISNAKES

www.dinkesjatengprov.go.id – Semarang (22/11/2018), Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah (dr. Yulianto Prabowo, M.Kes) yang diwakili oleh Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan (Rahma Nurchayati, SKM.M.Kes) telah membuka acara Seminar Nasional dengan tema “Manfaat Hasil Riset Ketenagaan Di Bidang Kesehatan (Risnakes) Dalam Mendukung Percepatan Universal Health Coverage  Terkait Availability, Accessibility, Acceptibility  Dan Quality  Sumber Daya Kesehatan”, yang dalam rangkaian kegiatan Hari Kesehatan Nasional ke 54 tahun 2018 diselenggarakan di hotel Metro Semarang. Sebagai narasumber kegiatan tersebut antara lain dari Badan Penelitian dan  Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI (DR.dr. Harimat Hendarwan, M.Kes),  Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI (dr. Nurrahmiati, MKM) dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah (Rahma Nurchayati, SKM, M.Kes)

Diteruskan dalam sambutannya bahwa  penyedia layanan kesehatan merupakan inti dari sistem kesehatan nasional yang substansinya meliputi mengurangi dan menyembuhkan rasa sakit dan penderitaan, mencegah penyakit, dan mengurangi faktor risiko. Kualitas pelayanan kesehatan berkorelasi positif terhadap jumlah dan kualitas tenaga kesehatan. Secara kontekstual, tenaga kesehatan dihadapkan pada tantangan menghadapi pencapaian jaminan kesehatan, azas manfaat, peningkatan cakupan pelayanan, serta bagaimana Negara menghasilkan, mendistribusikan dan mempertahankan tenaga kesehatan yang mendukung Universal Health Coverage.

Disampaikan juga bahwa, permasalahan terkait tenaga kesehatan meliputi aspek ketersediaan (availability), keterjangkauan (accesibility), penerimaan (acceptability), dan mutu (quality). Ketersediaan tenaga kesehatan berarti bahwa terdapat kecukupan tenaga kesehatan dengan kompetensi relevan dan terjangkau dengan kebutuhan kesehatan masyarakat. Keterjangkauan dapat diartikan bahwa masyarakat dapat menjangkau tenaga kesehatan tersebut, baik terkait waktu tempuh dan transport, jam buka pelayanan, mekanisme rujukan, dan biaya pelayanan (direct dan indirect).

Aspek penerimaan (acceptability) meliputi karakteristik dan kemampuan tenaga kesehatan untuk memperlakukan setiap orang dengan penuh rasa hormat, serta mampu dipercaya. Dalam aspek mutu (quality) terkandung komponen kompetensi, kemampuan, pengetahuan, dan perilaku tenaga kesehatan sesuai norma profesional dan sesuai dengan yang diharapkan dari masyarakat. Permasalahan utama yang dihadapi dalam menilai aspek ketersediaan (availability) adalah ketersediaan data yang valid mengenai jumlah tenaga kesehatan yang ada. Dalam hal keterjangkauan (aksesibilitas), dijumpai pula lebarnya disparitas keberadaan tenaga kesehatan secara geografis.

Pada prinsipnya ketersediaan jumlah dan mutu tenaga kesehatan, harus berbanding lurus dengan tingkat keberhasilan penanggulangan penyakit dan kematian serta keberhasilan pengobatan pada institusi tersebut. Sebagai contoh jumlah dan kualitas tenaga epidemiolog, entomolog dan promosi kesehatan terhadap keberhasilan pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit. Kemudian jumlah dan kualitas dokter OBSGYN sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pertolongan maternal.

Permasalahan global terkait kualitas dan kuantitas data tenaga kesehatan antara lain tidak diketahui secara pasti berapa jumlah tenaga kesehatan yang ada, sebaran, produksi, serta kapasitasnya. Kondisi ini berdampak pada sulitnya membuat satu kebijakan ketenagaan yang adekuat serta pengalokasian peran pada setiap jenjang administrasi Pemerintahan yang tepat. Kondisi ini juga akan berpengaruh pada optimalitas perencanaan, rekruitmen, distribusi, dan retensi ketenagaan.

Riset Ketenagaan di Bidang Kesehatan yang telah dilakukan pada tahun 2017 lalu dengan total coverage bertujuan untuk memperoleh data ketenagaan di bidang kesehatan pada fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan (dinas kesehatan, rumah sakit umum dan khusus, baik pemerintah maupun swasta, dan Puskesmas). Hasil dari riset ini tentunya diharapkan mampu menjawab kebutuhan ketenagaan kesehatan tersebut dan dapat memberikan informasi yang memadai untuk kebijakan ketenagaan bidang kesehatan antara lain penajaman perencanaan, rekruitmen, dan distribusi ketenagaan kesehatan.

Pada akhir  sambuatan telah disampaikan ucapan terima kasih kepada Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Jawa Tengah, Ikatan Bidan Indonesia, dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia Jawa Tengah, melakukan upaya penyebarluasan informasi terkait paduan antara hasil Riset Ketenagaan di Bidang Kesehatan dalam mendukung pembangunan kesehatan masyarakat melalui optimalisasi manajemen sumber daya manusia di bidang kesehatan, dalam kerjasama kegiatan tersebut.

(MIK/22/11/18)

Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke 54 tahun 2018

www.dinkesjatengprov.go.id– Semarang, Peringatan Hari Kesenatan Nasional yang saat ini kita laksanakan, mengangkat Tema “Aku Cinta Sehat” dengan sub tema “Ayo Hidup Sehat, Mulai Dari Kita”. Tema tersebut sejalan dengan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) yang menekankan pada kesadaran tiap individu untuk meningkatkan berperilaku hidup sehat. Demikian sambutan Menteri Kesehatan RI yang telah dibacakan oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah (H. Taj Yasin) di Halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah saat upacara berlangsung dan di hadiri dari berbagai Instansi Pemerintah, Organisasi Profesi Kesehatan, dan Institusi Pendidikan Kesehatan.
Peringatan HKN ke-54 ini sebagai momentum yang baik untuk mengingatkan kita bahwa derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya akan terwujud, apabila semua komponen bangsa berperan serta dalam upaya kesehatan dengan memprioritaskan promotive-preventif tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif. Mengubah pola hidup kearah promotive – preventif dengan menekankan pada perilaku hidup sehat yang dimulai dari diri sendiri merupakan salah satu upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hidup sehat.
Meningkatkan kesadaran masyarakat berperilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) telah diprakarsai oleh Presiden RI menjadi suatu Gerakan Nasional yang tertuang dalam Inpres No.1 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
Dalam kesempatan Hari Kesehatan Nasional Ke-54 yang bertepatan dengan 4 (empat) Tahun Pemerintahan Jokowi -JK, kita patut bersyukur bahwa berbagai Program Kesehatan yang dilaksanakan telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat kita refleksikan melalui hasil-hasil pembangunan kesehatan yang meliputi upaya mendekatkan akses pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu layanan.
Dalam kaitan peran pemerintah untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan melalui perlindungan finansial telah dibayarkan iuran bagi penerima bantuan Iuran (PIB) yakni 87,8 juta jiwa pada tahun 2015 menjadi 92,3 juta jiwa. Fasilitas kesehatan tingkat pertama yang menerima layanan JKN dari 19.969 tahun 2015 menjadi 21.763 pada tahun 2017. Untuk fasilitas tingkat lanjutan juga mengalami peningkatan dari 1.847 faskes pada tahun 2015 menjadi 2.292 pada tahun 2017.
Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk memenuhi akses pelayanan kesehatan khususnya di daerah Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK), hingga tahun 2017 Pemerintah telah menempatkan 6.316 tenaga kesehatan melalui Nusantara Sehat (NS), Wajib Kerja Dokter Spesdialis (WKDS) serta penugasan khusus calon dokter spesialis.
Pemerintah pada tahun 2017 untuk meningkatkan mutu layanan telah meningkatkan sarana dan prasarana pada fasilitas tingkat pertama sebanyak 375 rehabilitasi Puskesmas, 35 pembangunan Gedung, 750 pembangunan baru Puskesmas, 34 Unit Puskesmas keliling perairan, 537 Unit Puskesmas keliling roda empat, Penyediaan 1.650 Unit ambulans roda dua, 86 Unit ambulans roda empat, dan 2.525 peningkatan sarana dan prasarana Puskesmas, serta 10.437 penyediaan alat kesehatan di Puskesmas. Saat ini untuk fasilitas kesehatan tingkat rujukan telah terdapat 104 rumah sakit rujukan regional, 20 RS rujukan propinsi, 4 RS rujukan Nasional, dan 408 RSUD lainnya.

Untuk capaian program HIV/AIDS melalui upaya terobosan Temukan, Obati, Pertahankan pengobatan ARV (TOP) sampai 2017 telah diberikan ARV sebanyak 87.031 Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA). Dalam Upaya pengendalian TBC mel alui upaya Inovasi Temukan Obati Sampai Sembuh (TOSS) dengan menerapkan integrasi kegiatan Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga (PIS-PK), diperoleh success rate minimal 85% sampai 2017 di 307 Kab/Kota, proporsi status gizi sangat pendek dan pendek pada Balita mengalami penurunan dari 37,2% pada tahun 2013, menjadi 30,8% di tahun 2018 (data RISKESDAS).
Selain keberhasilan diatas kita juga masih menghadapi tantangan permasalahan kesehatan yang masih terjadi di Indonesia diantaranya masih tingginya angka kematian ibu, tingginya angka kurang gizi, penyakit menular dan tidak menular. Ini harus segera diselesaikan jika kita ingin meningkatkan kualitas hidup saat ini dan masa yang akan datang. Terutama Puskesmas, ini perlu saya ingatkan pada para kepala dinas dan kepala puskesmas agar mengerahkan seluruh potensi yang dimiliki dalam rangka menyelesaikan permasalahan kesehatan di daerah masing-masing
Puskesmas dan tenaga kesehatan di dalamnya harus mengambil peran mencerdaskan masyarakat untuk hidup sehat dengan secara aktif dan terus menerus melakukan upaya promosi perilaku hidup bersih dan sehat. Saat ini alokasi anggaran untuk bidang kesehatan yang disiapkan oleh pemerintah cukup besar, sehingga besar juga harapan agar permasalahan kesehatan tersebut dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.
Dalam kesempatan ini saya mengajak seluruh insan kesehatan baik dijajaran Kementerian Kesehatan maupun ditingkat daerah agar menjadikan Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-54 sebagai momentum untuk merefleksikan kembali sejauh mana keberhasilan pembangunan kesehatan yang telah dilaksanakan serta sejauh mana keberhasilan sektor kesehatan dalam melibatkan semua unsur. lintas sektor, dalam melaksanakan Pembangunan Kesehatan.
Peringatan Hari Kesehatan Nasional saat ini, mari kita kobarkan semangat melayani, semangat menggerakkan. semangat untuk mampu menangkap aspirasi masyarakat, semangat memandirikan dan memberdayakan masyarakat dalam pencapaian derajat kesehatan yang setinggi-tingginya yang dimulai dari diri kita masing-masing.
Hal tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa keberhasilan Program Kesehatan tidak terlepas dari peran masyarakat dan lintas sektor terkait. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan mendorong terlaksananya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). Dengan GERMAS, kita mengajak kerja sama lintas sektor dan lintas program dalam mewujudkan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat, yang pada akhirnya dapat membentuk bangsa Indonesia yang kuat.
Oleh karena itu saya ingin memberikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung terlaksananya Program kesehatan baik lintas program maupun lintas sektor, akademisi, kepala daerah, pelaku usaha, organisasi masyarakat dan lain-lain, sehingga dimasa yang akan datang pembangunan kesehatanakan terus mengalami kemajuan serta dapat menghasilkan Sumber Daya Manusia Indonesia yang sehat dan mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain.

Mengakhiri sambutan ini, saya mengajak kita semua untuk mengikuti seluruh rangkaian peringatan Hari Kesehatan Nasional ini dengan penuh semangat dan suka cita. Selanjutnya saya mengajak kita semua untuk senantiasa mengena ng jasa para pejuang pembangunan kesehatan, meneladani semangat dan pengabdian mereka serta mendoakannya agar mendapatkan ampunan serta tempat yang layak disisi Tuhan Yang Maha Esa.
Akhir kata marilah kita memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa
— Allah Subhanahu Wataala agar berkenan memberikan bimbingan dan meridhoi seluruh niat baik dan upaya yang kita laksanakan, Aamin.

Selamat Hari Kesehatan Nasional,
“AKU CINTA SEHAT”
“AYO HIDUP SEHAT, MULAI DARI KITA”

SEMINAR NASIONAL 2018

WORKSHOP SISTEM INFORMASI KESEHATAN DAERAH, Semarang, 1 Oktober 2018    

 www.dinkesjatengprov.go.id – Semarang, Workshop Sistem Informasi Kesehatan Daerah Tingkat Provinsi Jawa Tengah di Hotel Harris Sentral Land Semarang diselenggarakan tanggal 1 – 3 Oktober 2018.  Peserta sejumlah 47 orang terdiri dari 35 pengelola SIK Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah dan pengelola SIK Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah sebanyak 12 orang.  Narasumber sebanyak 3 oarng dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.  Latar belakang penyelenggaraan Workshop SIKDA ini adalah manajemen SIK terus dilaksanakan penyempurnaan mulai dari aspek hardware, aplikasi, brainware serta mekanisme dan substansi data atau informasi yang dikelola.  Melihat kondisi SIK yang dirasakan masih berjalan secara terfragmentasi dan variatif tingkat perkembangan antar daerah dan antar level institusi manajemen dan pelayanan kesehatan, perlu diselenggarakan Workshop SIKDA bertema Connectivity marathon (Conecthathon) Integrasi Sistem Informasi Keshatan di Provinsi Jawa Tengah.

Dalam sambutan dan arahannya, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah menyampaikan bahwa masalah yang terjadi sekarang adalah sistem-sistem yang telah dikembangkan saat ini, tidak “interoperable” – yakni, tidak bisa saling komunikasi antara satu sistem dengan yang lain. Itulah. Walaupun ada banyak daerah yang sudah mempunyai SIK yang bagus dan terkomputerisasi, namun data bank ini belum bisa diintegrasikan ke dalam bank data nasional.  Kementerian kesehatan pada tahun 2012 sudah mengembangan SIKDA Generik. Aplikasi SIKDA Generik adalah aplikasi sistem informasi kesehatan daerah yang berlaku secara nasional yang menghubungkan secara online dan terintegrasi seluruh puskesmas, rumah sakit, dan sarana kesehatan lainnya, baik itu milik pemerintah maupun swasta, dinas kesehatan kabupaten/kota, dinas kesehatan provinsi, dan Kementerian Kesehatan.  Permasalahannya banyak daerah yang sudah mengembangkan SIKDA sejak lama, belum siap untuk mengaplikasikan SIKDA Generik dengan berbagai hal yang masih menjadi kendala. Solusi agar SIKDA-SIKDA yang sudah dikembangkan dapat saling berkomunikasi dan bisa diintegrasikan dalam bank data nasional dengan mekanisme sharing data/output (services bus/service-app).

Kita tahu bahwa Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah sudah mengembangkan aplikasi yang berbasis web service guna mengatasi kompleksitas aplikasi yang sekarang begitu banyak dan tidak seimbang dengan ketersediaan sumber daya. Sehingga beberapa aplikasi dapat interoperabilitas dan membantu percepatan dalam pengelolaan data khususnya kesehatan. Demikian dikatakan oleh Kepala Dinkes Provinsi Jawa Tengah.

Ditegaskan pula bahwa diharapkan sistem informasi kesehatan yang sudah terselenggara selama ini dapat menghasilkan data dan informasi yang berkualitas sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam rangka pencapaian indikator-indikator RPJMD. (mik-3/10/18).

 

 

 

Pentingkah Lulusan Kebidanan Pelatihan SIK Puskesmas ?

www.dinkesjatengprov.go.id – Magelang, Prodi Kebidanan D IV Kebidanan Poltekes Magelang telah mengadakan Pelatihan SIK Puskesmas bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah bagi lulusan Kebidanan DIV Magelang (22/09/2018).

Berdasarkan visi Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Magelang untuk menciptakan lulusan Bidan yang professional, maka alumni perlu dibekali dengan kompetensi pengelolaan asuhan dan pelayanan kebidanan pada setiap tatanan pelayanan kesehatan yang salah satunya dapat dipenuhi melalui sertifikasi/ pelatihan Sistem Informasi Kesehatan Puskesmas (Pelayanan KIA) dan Rumah Sakit. Pelatihan yang diselenggarakan tanggal 22 – 23 September 2018 dengan jumlah peserta 128 orang.
Pelatihan dibuka oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, dalam sambutannya disampaikan Alumni sarjana terapan Kebidanan perlu dipersiapkan kompetensinya untuk menjadi aparatur pemerintah di bidang kesehatan yang mampu berkontribusi dalam memberikan pelayanan kesehatan yang optimal.
Bidan merupakan salah satu tenaga kesehatan yang dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang berkesinambungan dan paripurna. Upaya peningkatan mutu asuhan berkelanjutan sangat perlu dilakukan untuk mencapai derakat kesehatan yang setinggi tingginya. Upaya pemantauan program pelayanan kesehatan khususnya pelayanan kesehatan ibu dan anak harus dilaksanakan secara terus menerus agar dapat dilakukan tindak lanjut yang cepat dan tepat. Hal ini membutuhkan sistem informasi pelayanan kesehatan yang adequat, sehingga data yang valid dan up to date akan cepat diperoleh.
Oleh karena itu sebagai bidan harus memahami dan menguasai sistem dan tehnik pencatatan pelaporan pelayanan kebidanan sesuai dengan perkembangan sistem informasi kesehatan saat ini.
Seiring dengan program kerja Gubernur Jawa Tengah terkait dengan Rumah Sakit tanpa dinding, Tenaga kesehatan diharapkan dapat mengembangkan pelayanan UKM di masyarakat. Sistem informasi kesehatan di Puskesmas dan di Rumah Sakit sangat diperlukan dalam rangka mendukung program tersebut. Oleh karena itu bidan sebagai tenaga kesehatan perlu dibekali kemampuan dalam sistem informasi kesehatan di Puskesmas dan di Rumah Sakit. Melalui pelatihan ini, diharapkan terjadi persamaan persepsi tentang sistem informasi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit. (mik-23/9/18)

Workshop Pengenalan Aplikasi Wajib Notifikasi Kasus TBC (Wifi TB) Provinsi Jawa Tengah

www.dinkesjatengprov.go.id — Program Penanggulangan TBC merupakan salah satu program prioritas di bidang pencegahan dan pengendalian Penyakit. Salah satu permasalahan dalam program penanggulangan TBC adalah Missing cases  yaitu adanya kesenjangan antara jumlah pasien TBC yang ditemukan dan diobati dengan jumlah pasien yang dilaporkan .

Secara nasional dari estimasi kasus TBC pada tahun 2017 sebanyak 1.020.000 penderita, baru 35,4% (360.564 penderita) yang terlaporkan, sehingga ada missing case sebesar 64,6%  atau (659,435%), sementara data penemuan penderita TB di Jawa Tengah tahun 2018, dari perkiraan kasus sebanyak 103.840 penderita, yang terlaporkan baru 44,33% (48.751 penderita), sehingga masih ada 55.089 pasien yang belum ditemukan / dilaporkan.

Diperkirakan kasus yang hilang (Missing cases) terdapat di layanan swasta. Penyedia Layanan swasta didatangi oleh masyarakat sebanyak 74% untuk diagnosis awal dan 51% untuk pengobatan, hanya 19% yang masuk kedalam pelaporan program nasional TB (survai prevalensi TB 2014).  Pada pelaksanaan Public Privat Mix tahun 2016, dari sejumlah Faskes yang ada , baru 30% RS Swasta, 1% klinik swasta , 1 % DPM yang melaporkan temuan kasus.

Notifikasi Wajib (Mandatory notifikasi) sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan no 67 tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis diberlakukan untuk setiap fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan TB.  Setiap Faskes yang memberikan pelayanan TB wajib mencatat dan melaporkan kasus TB yang ditemukan dan/atu diobati sesuai format pencatatan dan pelaporan yang ditentukan. Pelanggaran atas kewajiban ini bisa mengakibatkan sanksi administrasi sampai pencabutan izin operasional fasilitas kesehatan yangbersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistem notifikasi wajib dapat diakukan secara manual atau melalui sistem elektronik sesuai dengan tata cara dan sistem yang ditentukan oleh program penanggulangan TB. Mengingat keterbatasan sumber daya di fasilitas kesehatan swasta maka perlu disiapkan sistem pelaporan yang sederhana dan mudah dilaksanakan..

Dalam rangka mengenalkan aplikasi Wajib notfikasi (wifi) berbasis android ke pada para pengelola program dan data officer TB Kabupaten/Kota se Jawa Tengah, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan CTB KNCV Provinsi Jawa Tengah telah menyelenggarkan workshop pada tanggal 23-24 Agustus bertempat di Hotel Aston- Surakarta yang dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dr. Tati Murhayati, Mkes mewakili Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

Setelah mengikuti workshop tersebut, selanjutnya Dinas Kesehatan Kab/Kota berkoordinasi dengan IDI setempat untuk melakukan sosialisasi Wifi ke semua Dokter Praktek Mandiri dan pengelola program TB di puskesmas. Untuk selanjutnya dilakukan monitoring dan evaluasi implementasi wifi oleh para Dokter Praktek Mandiri  di masing-masing wilayah.

Dengan Wifi diharapkan data penemuan kasus akan meningkat untuk selanjutnya diikuti dengan angka kesembuhan dan pada akhirnya akan mempercepat eliminasi TB. (20/9/18-dw-P2)

Penguatan Surveilans MTPTRO, MICA dan Utilisasi TCM Tk Provinsi Jawa Tengah

Surakarta,  Program penanggulangan TB mempunyai masalah dan tantangan yang semakin kompleks, diantaranya kasus TB resisten obat yang cenderung meningkat dari waktu ke waktu, terlebih dengan penggunaan TCM sebagai alat diagnosis TB. Manajemen Terpadu Pengendalian TB Resisten Obat (MTPTRO) telah dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 2009. Dalam perkembangannya, saat ini MTPTRO telah menjangkau pelayanan pasien TB RO di 33 Provinsi di Indonesia, salah satunya Provinsi Jawa Tengah. Terduga TBC yang ditemukan pada tahun 2018 hingga Triwulan 2 mencapai 24.702, di mana yang terkonfirm resisten rifampisin sebanyak 350 dan pasien TB RO yang diobati sebanyak 217.

Saat ini Provinsi Jawa Tengah memiliki 6 RS Rujukan PMDT serta 38 RS TCM yang telah beroperasional dan menggunakan sistem pencatatan pelaporan berbasis website yang disebut dengan e-TB Manager.  Sistem Informasi e-TB Manager tidak hanya digunakan untuk mencatat dan melaporkan tata laksana pengobatan pasien TB RO, tetapi juga digunakan untuk mencatat dan melaporkan terduga sensitif obat. Pelaksanaan pencatatan dan pelaporan di Faskes diharapkan mampu menggambarkan kondisi kegiatan MTPTRO secara keseluruhan. Data dalam e-TB Manager juga digunakan untuk membantu pelaksanaan telaah kohort regular tiga bulanan serta Monthly Interim Cohort Analiysis (MICA) setiap bulanan. Oleh karenanya          diperlukan koordinasi yang baik antara petugas RS dengan pengelola Program TB di kabupaten/kota.

Demikian beberapa hal yang disampaikan oleh Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dr.Tatik Murhayati mewakili Kepala Dinas Kesehatan pada acara pembukan Pertemuan Penguatan surveilans MTPRO, MICA dan utilisasi TCM yang diselenggarakan di Hotel Haris Surakarta pada tanggal 27-29 Agustus 2018 yang lalu.

Pertemuan ini diikuti oleh 135 orang yang terdiri dari pengelola program TB Provinsi dan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah, Tim Ahli Klinis (TAK) TB dari 5 Rumah Sakit Rujukan MTPRO dan Tim DOTS dari 33 Rumah Sakit dengan layanan TCM dan Tim dari CTB KNCV Jawa Tengah.  Pertemuan ini bertujuan untuk :

  1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi data TB Resisten Obat Jawa Tengah periode 2015 s/d 2018 (Juli).
  2. Mendorong RS TCM untuk menginput hasil TCM tepat waktu sehingga pada laman home e-TB Manager tidak ada pending data laboratorium.
  3. Melaksanakan penguatan surveilans pencatatan pelaporan e-TB Manager, termasuk MICA tingkat Provinsi Jawa Tengah.
  4. Melaksanakan validasi data logistik (OAT Lini 2 dan cartridge).
  5. Monitoring data utilisasi TCM beserta kendala dan solusi permasalahan.
  6. Mendapatkan hasil penyisiran data kasus TBC di Rumah Sakit Kabupaten/ Kota

Adapun penyelenggaraan pertemuan tersebut sepenuhnya dibantu dari anggaran CTB KNCV Jawa Tengah. (19/9/18 p2).

Tidak Ada Raport Merahnya……..??

www.dinkes.jatengprov.go.id – Semarang, Merupakan keberhasilan, dengan melihat kebelakang tahun 2016 dan sebelumnya masih ada rapot merah Tahun ini (2017) ada 50 indikator dengan 44 indikator (yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota) dan 6 indikator oleh RS provinsi dan kab kota, “tidak ada raport merahnya” . Demikian dilaporkan oleh Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, dalam acara Pertemuan Evaluasi Tengah Tahun Pembangunan Kesehatan 2018 Provinsi Jawa Tengah yang dimulai tanggal 8 Agustus 2018 bertempat di Hotel Patrajasa Semarang.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Bapak Heru Istiadi SH, M.Si selaku Assisten I (mewakili Gubernur Jawa Tengah) dan beberapa pejabat struktural baik di jajaran kesehatan maupun Organisasi Profesi dan Asosiasi Kesehatan, Para Akademisi Institusi Pendidikan Kesehatan serta Lintas sektor Tingkat Provinsi.

Dilaporkan secara detail bahwa Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018  dari 50 indikator pembangunan kesehatan, 42 indikator diantaranya sudah diselesaikan, sehingga pada tahun 2018 sebagai tahun akhir RPJMD, tinggal 8 indikator pembangunan kesehatan yang perlu diselesaikan.  Delapan indikator pembangunan kesehatan dimaksud adalah : (1). Angka Penemuan Kasus Baru TB  yang Tercatat (CNR ), (2). Angka Penemuan Kasus Baru Kusta, (3). Angka Penemuan Kasus Diare Balita, (4). Angka Penemuan Kasus ISPA Balita, (5). Angka  Kesakitan Malaria, (6). Proporsi Puskesmas memiliki Ijin Operasional , (7). Proporsi Puskesmas PONED sesuai standar, dan (8). Proporsi TPM yang memenuhi syarat.

Kemudian Tahun 2019 kemungkinan ada indikator tidak masuk lagi menjadi indikator RPJMD provinsi. Karena ada kewajiban melaksanakan SPM.  RPJMD di tahun mendatang banyak yang tidak masuk di RPJMD Provinsi, ini menjadi PR bagi dinas kesehatan kab kota untuk memasukkan di RPJMD Kab Kota.

Upaya koordinasi dan sinkronisasi pembangunan kesehatan diperlukan guna mendukung program dan kegiatan yang perlu diupayakan bersama pada akhir RPJMD ini. Selain target RPJMD yang masih harus kita selesaikan pada akhir 2018, kita juga menghadapi permasalahan pembangunan di Jawa Tengah yang perlu kita bicarakan / selesaikan bersama.  Akhir Tahun 2018 RPJMD akan berakhir, sehingga kita akan menyusun RPJMD baru untuk periode tahun 2019 – 2023, hal ini sejalan dengan terpilihnya Gubernur Jawa Tengah baru, periode 2019-2023. Persiapan penyusunan RPJMD baru perlu kita persiapkan bersama.

Adapun Tujuan Pertemuan adalah  :

  1. Melakukan evaluasi akhir RPJMD Provinsi Jawa Tengah Bidang Kesehatan 2013-2018.
  2. Mengkoordinasikan kebijakan dan program untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan target akhir RPJMD 2013-2018.
  3. Mempersiapkan RPJMD Bidang Kesehatan Tahun 2019-2023 Provinsi Jawa Tengah.

Mengkoordinasikan penyelesiaan masalah-masalah pembangunan kesehatan di Jawa Tengah

Materi dan narasumber pada Pertemuan Evaluasi Tengah Tahun Pembangunan Kesehatan Tahun 2018  ini adalah:

  • Arahan Gubernur Jawa Tengah : Percepatan Pembangunan Kesehatan Jawa Tengah pada Akhir RPJMD.
  • Kementerian Kesehatan :

(a). Arah dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Nasional Tahun 2019-2024

(b). Sinkronisasi Penanganan Permasalahan Kesehatan di Tk Nasional dan Jawa Tengah.

  • Bappeda Provisi Jawa Tengah : Prioritas Pembangunan Kesehatan dan Peluang Anggaran Bidang Kesehatan.
  • Biro Bangda Provinsi Jawa Tengah : Evaluasi Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Kesehatan di Jawa Tengah semester 1 tahun 2018
  • PERSI : Peranan RS dalam mencapai sasaran Pembangunan Kesehatan – Hospital Without Wall (Rumah Sakit Tanpa Dinding).
  • ADINKES Jawa Tengah  : Faktor Keberhasilan dan hambatan dalam mencapai Program Pembangunan Kesehatan di Kabupaten/Kota.
  • FK UNS Surakarta : Motivasi dan Inspirasi Pelaku Pembangunan Kesehatan

Demikian disampaikan laporan Kegiatan Pertemuan Evaluasi Tengah Tahun Pembangunan Kesehatan 2018 Provinsi Kesehatan Jawa Tengah. (mi-8/8/18)

Meriahnya Lomba, Jelang Memperingati Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2018

www.dinkesjatengprov.go.id – Semarang, Lomba 17 Agustus Hari kemerdekaan Republik Indonesia, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah kali ini cukup meriah dalam kegiatan lomba yang diikuti dari mulai pimpinan hingga seluruh jajaran kesehatan. Tujuan utama adalah menciptakan suatu momen harmonisasi, keakraban dan kegembiraan diantara karyawan dengan pimpinan instansi.

Adapun lomba-lomba tersebut telah dimulai hari jumat, 3 Agustus 2018  diantaranya Lomba Ketoprak Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat), Lomba Stand Up Comedy, Tenis Meja Putra dan Putri serta Lomba Hiburan (Makan Kerupuk, Pecah Balon, Joged Syantik, Makan Biskuit). Peserta lomba selain diikuti oleh Bidang dan Sekretariat, juga dimeriahkan oleh UPT (Unit Pelaksana Teknis) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. (mi-06/8/18)

Workshop Konsultasi Publik Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan TBC Provinsi Jawa Tengah

www.dinkesjatengprov.go.id–  Semarang 30 April 2018, Dalam rangka mewujudkan eliminasi TBC th. 2030 diperlukan adanya komitmen politis dari Pemerintah Daerah dalam penanggulangan TB. Salah satu bentuk dari komitmen tersebut adalah dengan menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Provinsi  dan  Kabupaten/Kota  yang  komprehensif untuk penanggulangan TB secara partisipatif dengan mengacu pada Strategi Nasional Penanggulangan TB. Demikian disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dr. Yulianto Prabowo, Mkes pada pembukan Workshop Konsultasi Publik Rencana Aksi Daerah (RAD) penanggulangan TBC yang diselenggarakan pada tanggal 30 April 2018 bertempat di Hotel Aston, Jl. MT Haryono – Semarang

Proses penyusunan RAD Penanggulangan  TBC di Jawa Tengah telah dimulai sejak bulan Desember 2017 diawali dengan pembentukan Tim Penyusunan RAD Penanggulangan TBC yang beranggotakan dari Lintas Program , Lintas Sektor, Organisasi Profesi dan Organisasi Masyarakat. Selanjutnya di bulan Januari 2018, telah dilaksanakan Workshop Rancangan Awal untuk Penyusunan RAD TB Propinsi Jawa Tengah.  Saat ini penyusunan draft RAD TB Propinsi Jawa Tengah sudah mendekati proses final.  Draft RAD TB Provinsi Jawa Tengah perlu mendapatkan masukan dan saran dari para stakeholder di Propinsi Jawa Tengah. Hal tersebut yang melatar belakangi diselenggarakannya Pertemuan Konsultasi Publik RAD Penanggulangan TBC Propinsi Jawa.

Dalam kesempatan tersebut disampaikan pula bahwa RAD penanggulangan TB ini merupakan rencana aksi yang terintegrasi dalam setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD dengan kemitraan dari lembaga non Pemerintah yang perannya memberikan berbagai input apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan RAD penanggulangan TB. Penyusunan RAD Penanggulangan TB yang tepat dan jaminan penganggaran yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku merupakan hal-hal yang akan mendorong Pemerintah Daerah untuk lebih bersemangat dalam penanggulangan TB, terutama pada upaya promosi, pencegahan dan peningkatan kualitas layanan.

Pertemuan Konsultasi Publik RAD Penanggulangan TB tersebut diikuti  ± 45 orang peserta dari lintas OPD, Organisasi Profesi ( IDI, PAEI, IAKMI, HAKLI) dan Organaisasi kemasyarakatan ( Aisyiah, Kalandara, Yayasan Peduli Kasih ) serta Perguruan Tinggi ( UNDIP, UDINUS,UNNES, UNISULA). Adapun agenda kegiatan adalah mencermati dan selanjutnya memperbaiki draft RAD Penanggulangan TB yang sudah disusun oleh Tim. Selanjutnya diharapkan setelah mendaptatkan masukan dan dilakukan perbaikan maka RAD penanggulangan TB di Jawa Tengah dapat disyahkan melalui Peraturan Gubernur.